Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Garut Riana Abdul Azis tidak Puas atas hasil Ke Empat pimpinan DPRD Garut yg katanya melaksanakan Rapat Pimpimnan (Rapim) terkait dugaan pelanggaran etika dan moral yang dilakukan E. bertepatan pada hari Kamis (14/5/2020) di gedung DPRD Garut

Nasib Wakil Ketua DPRD Garut Berinisial E Hari Ini sudah mencoreng Nama baik DPRD dan DI Nilai Oleh Ketua DPRD Garut Tidak melangar Moral kode etik “Mosi Tidak Percaya Menggelinding kepada Pimpinan DPRD Garut” terkhusus Ketua DPRD Euis Ida. Apakah takut utuk Menindak,

Apakah statusya perempuan tidak merasakan Pendritaan Moral Korban Atau takut Akan kekuasaan E. Kataya menurut ibu euis ida ketua Dprd Garut tidak bersalah Tapi Tahapan Menentukan Bersalah atau tidak Bukan kewenangan Ketua DPRD yg menyampaikan tapi Pihak Berwenang yang myelidiki / BK DPRD kab Garut

Menurut Ida, katanya dalam berita acara Badan Kehormatan, tak ada kata-kata bahwa E melanggar etika dan moral tapi Menurut kammi masyarakat sudah jelas Itu salah karena permasalahan Moral ini bukan Masalah DPR Tapi Masalah UMUM kejahatan sosial yang mencerminkan Keburukan.

Menurut Dede staf Sosmas KAMMI Garut katanya Tak ada dalam BA bahwa E melanggar etika dan moral” ya jelas toh 3 org yang rapatnya juga ditambah 1 orang tergugat ini jelas kaya memutuskan masalah individu yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Kalau mau menentukan salah kan bkal saling membongkar aib satu sama lainya atau bisa juga memiliki kartu satu sama lain lain jadi saling menutupi” ujar Dede

Kataya bahwa E tidak bersalah karena pelapor DK sudah mencabut aduanya serta mencabut kuasa hukumnya. Selain itu, DT yang menjadi saksi ahli tidak hadir dalam persisangan BK saat itu ini tidak bisa menjadi alasan Bawasanya Inisial E tidak bersalah. karena masih ada kejahatan moral sperti menyuruh menggurkan.

Wahai ketua DPRD Kabupaten Garut anda tahu KUH Pidana Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”
Pasal 299

1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3)Jiika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Peraturan sudah jelas bahwa yang melakukan keasalahan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPidana sudah jelas, E telah melanggar pasal 299 KUHPIDANA.

Jadi hukum perlu ditegakan bukan hanya jadi pajangan apalagi ini wakil rakyat yang sudah dikenal kenpa prilakunya tidak mencerminkan pemimpin tapi malah PAKBOY.

Bahwa pencabutan pelaporan tidak berdampak pada kelanjutan sidang etik, hal ini terbukti di mana BK (Badan Kehormatan) tetap melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Terhadap keputusan “dikembalikan pada partai politik yang bersangkutan” hal ini merupakan bentuk keragu-raguan BK dan Pimpinan DPRD dalam mengambil keputusan.

Sebab pengaduan ini bukanlah bersifat private, tetapi pengaduan publik; publik mengatui adanya dugaan pelanggaran etik dari adanya laporan terdahulu, dengan mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang lengkap, termasuk saksi ahli,” bebernya.

Karena masyarakat menilai Dan sudah tidak percaya Apakah khum ini benar di tegakan kepada pemilik jabatan yg kuat.
Sangsi Harus di Buat mengenai Kode Etik kalaupun tidak ada biar tetlihat kinerja dewan itu membuat aturan.

Bila mana Keputusan DPRD Garut dilayangkan ke partai politik dimana E bernaung lebih baikya
Di rapat Paripurnakan dulu sesuai Aturan Tatib DPRD no 1 tahun 2018 Pasal Ke 5

Dimana Cerminan pemimpin itu bila mana ketua dewan pun juga malah menutupi keburukan anggota DPRD Kab. Garut yang notabne Pinpinan DPRD Juga.

Kemana Anggota Dewan Yang lainya Apakah Menutup diri dan Acuh sajah akan permasalahan moral ini Apakah juga sama dengan E, atau cari aman
Cobalah Partai Yg berlebelkan Islam Bersuara dan Utarakan yg menjadi kebenaran serta Adili dengan seadil adilya kammi masyarakt menungu kewenangan mu bukan haya haya pandai mencari peluang bahwa tidak ada aturan yg mengikat, namun permasalahan umum masyarakat yg mengikat.

Tapi sekali lagi Aturan Manusia bisa d manipulasi mencari celah peluang lolos tapi aturan Allah bawasanya meyuruh menggugurkan membunuh cabang bayi Mengancam pembunuhan, berselingkuh dan kejahatan sosial dan dosa yang besar . Sesungguhnya, permasalahan hukum (keputusan), syari’at (peraturan),

dan taqâdhi (berperkara) Selayaknya hanya diserahkan kepada Allah semata, bukan diserahkan kepada kehendak manusia yang sering berubah, atau atas dasar pertimbangan mashlahat-mashlahat yang tidak pasti, atau kepada adat kebiasaan yang disepakati oleh suatu kelompok atau beberapa kelompok, tetapi tidak berpedoman secara kuat dalam berpegang kepada syari’at Allah.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *