Keputusan presiden adalah salah satu peraturan yang diakui secara sah di Indonesia dan harus diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 01 April 2020 presiden Joko widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP ini dibuat untuk percepatan penanganan COVID-19. Isi dari PP ini yaitu:

Pasal 1 menyebutkan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 untuk memungkinkan penyebaran. Pasal ke 2 ayat (1)“dengan persetujuan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan social berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk suatu provinsi atau kabupaten/kota. Hingga dengan pasal 4 dari PP ini di sahkan oleh presiden.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSBB juga diminta tetap memperhatikan UU No. 6 tahun 2018 dan berkoordinasi dengan piak lainnya.

Segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah suatu cara untuk menangani penyebaran covid-19 agar dapat diselesaikan.

Sejumlah imbauan telah dikeluarkan pemerintah salahsatunya yaitu phisychal distanching yang sebelumnya disebut social distanching atau menjaga jarak dengan orang lain, usaha ini dilakukan dengan membatasi segala kegiatan diantaranya bekerja, belajar,dan beridadah harus dirumah saja. Kemudian larangan tidak boleh berkeremun atau berkumpul melebihi 5 orang.

Surat edaran yang di sebar oleh setiap pemerintah daerah berisikan tetntang social distanching yang meminta agar masyarakat mengurangi aktivitas social serta diminta menjaga jarak.

Menurut Ketua Umum KAMMI Garut Akan tetapi peraturan terus bermunculan pemerintah hanya mengeluarkan peraturan tanpa penerapan yang tegas.

Buktinya para pejabat melarang berkerumun melebihi 5 orang dan harus menjaga jarak tetapi pemerintah pula yang melanggar, mereka berkerumun dan tidak menjaga jarak. Lalu penerapan PSBB yang dinilai kurang efektif buktinya pemerintah hanya menghabiskan dana yang sangat besar yang dialokasikan untuk PSBB tetapi dalam pelaksanaan nya kaya main-main saja.

KAMMI Garut menemukan aparat, pejabat dan unsur pemerintah lainnya hanya gugur tugas saja, kita lihat di jam-jam yang seharusnya PSBB contohnya jalan malah macet, posko-posko chek point PSBB garut mereka hanya pasang muka saja anggaran dipakai secara Cuma-Cuma, polisi keliling di malam hari hanya untuk menutup took dan membubarkan kerumunan.

Pertanyaan kami berkermun itu hanya ditidak bolehkan hanya untuk masyarakat saja? Atau termasuk aparat juga ? padahal sudah jelas dalam PP tetntang PSBB.

Ketua Kebijakan Publik KAMMI Garut Dinar berpendapat bahwa kebijakan pemerintah serta dalam penanganan pandemi ini hanya main-main dan menghabiskan anggaran saja dan juga meresahkan warga.

Buktinya kemaren rapid test yang dilaksanakan oleh dinkes di sekitaran kantor sekda garut kaya prank saja dan dinyatakan negative.

Menurut Dede Staf Sosmas berdampat bahwa Gugus Tugas Penanganan Covid Kab Garut kami rasa dalam penentuan ODP PDP OTG Dataya tidak Falid dan tidak Tegas dalam Penindakan dan mnegaskan Fhysical distatcing itu.

Menurul Dede Sukandi PSBB sudah di terapkan tapi maling, dan pngamanan sosial tidak di mankan malah keaamnan oleh babimnas Babinsa atau yg brtugasya malah tidak di jalankan pokus di PSBB yang mnurut kami PSBB Garut Hanya Bercanda Saja Masih terlihat Kemacetan dan kerumunan di Garut.

Ada himbauan juga di suruh pake masker namun pmerintah tidak memberi maskerya padahal jelas ada di Dinkes barangaya yang jumlahnya 1 juta masker. Jangan sampai Haya terpokus terhadap Covid saja membiarkan masyarakat resah.

Dengan Begal maling kejahatan d masyarakat merajalela. Adapun alokasi penerima bansos provinsi untuk Kabupaten Garut berjumlah 89.734 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS). Rinciannya, 47.983 KRTS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan 41.751 KRTS non DTKS,” ungkap Kang Uu.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Kabupaten Garut sudah dimulai sejak diberlakun tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Garut nomor 22 Tahun 2020.

Yang namanya parsial itu, tidak seluruh Kabupaten Garut, tapi beberapa daerah yang kita kaji dari pandemi, aspek jumlah penduduk, keramaian, sosial ekonomi dan juga keamanan dan ketertiban.

Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 400/26/HUKHAM tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19),Point-point hasil rapat itu akan di tuangkan dalam Surat Edaran Bupati Garut yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pedoman pelaksanaan.

Berikut point-point hasil rapat itu :Poin no 6 meninjau kembali penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada pengumpulan massa dalam jumlah besar, termasuk meninjau kembali perizinan yang sudah diterbitkan dan tidak mengeluarkan perizinan baru;

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN – RB Nomor 19 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020, tentang perihal penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ), upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 dilingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ.

Perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 COVID-19, dilingkup Pemda, serta menindaklanjuti Surat Edaran tersebut maka Pemda Kab. Garut telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2 /904/Kesra, tertanggal 16 Maret 2020, Surat edaran mulai aktip pada tanggal (17/03/2020) selama 14 hari kerja sampai tanggal 31 Maret 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Pemda Kab. Garut selain menerapkan kebijakan, melarang kegiatan – kegiatan yang melibatkan banyak massa.
Jelas apa yang disampaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penyebaran Virus Corona ( Covid -19 ) tertanggal 19/03/2020.

Yang begitu jelas Point’ satu sampai empat agar semua pihak mematuhinya.
Lantas buat apa dibuat aturan kalau tidak diindahkan bahkan ditabrak sendiri?.

Aturan itu harus di Tegakan Apalagi oleh pemimpin karena Sebagai Pigur itu harus memberi contoh yang baik
Bukan Sebaliknya.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *