Soal program Bantuan Sosial (Bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Garut. Data penerima Bansos ini disebutnya tidak jelas dan tidak tepat sasaran serta Amuradul datanya.

Menurut Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Garut Riana Abdul Azis Pemkab Garut tidak terbuka soal data mengenai siapa saja orang yang bisa menerima bantuan. Akibatnya, Aparat kelurahan seperti RT dan RW pun susah untuk memeriksa dan memberikan koreksi terhadap daftar penerima bantuan.

Adapun keterbukan Data yang digunakan Malah tidak di Updet Yang di gunakan Data Tahun 2010. Sekarang sudah tahun 2020 kemana aja tupoksi dinsos Yang Harusnya Setiap 4 Bulan 1 kali data itu di update sesuai aturan, bahkan kadis dinsos sekalipun tidak tahu berapa jumlah penerima PKH yang baru yang saat ini menerima bantuan

Terlebih lagi, pendataan dianggapnya penting karena saat ini penerima bantuan tidak hanya warga yang memiliki KTP Garut. Ia juga mengklaim Dinas Sosial yang mengurus program ini sulit untuk dihubungi dan di ajak kordinasi.

“Ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan. Sebelumnya kan, mereka nggak terdaftar. Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang susah dihubungi,” Dede S

Pendaftaran sebenarnya bisa dilakukan melalui perangkat daerah setempat dengan mendaftar melalui RT atau RW. Namun menurutnya cara ini juga mengundang masalah karena rentan diselewengkan dan akurasinya rendah.

“Selain itu, aparat RT/RW juga sibuk mengurus Data sampai 8 kali Pendataan dan Berubah” pormat dari kelurahan dan desa serta Dinsos sendiri maka dari itu karena sering kali di data otomatis warga Berharap lebih ya besar tapi di samping itu Bansos Yang keluar tidak sesuai Harapan Masyarakat RT/RW yg di ajukan 400-500 org pern KK namun Yg keluar 20-30 org saja Per RW distribusi bantuan ke rumah warga juga kurang efektif setelah Bansos Pemprop Jabar di luncurkan Hari Rabu 13 Mei 2020 di depan Kantor Pos Garut oleh kurir”,

“Kemudian Dede (Staf SOSMAS) “menyayangkan bantuan dari pemprov selain telat juga tidak tepat sasaran sehingga hanya menimbulkan konflik saja dimasyarakat karena yang mendapatkan bantuan kebanyakan orang-orang yang sudah terbilang mapan dan mapu”

Dede juga mengatakan bahwa tidak ingin melihat masyarakat yang meninggal kelaparan karena bantuan telat datang di masyarakat. Ia mengatakan bahwa ada bantuan-bantuan rutin yang disampaikan kepada masyarakat untuk memenuhi kehidupan kesehariannya seperti bantuan sembako dan bantuan langsung tunai.

Karena itu, ia menyarankan agar Pemkab Garut meniru Bekasi yang melakukan pendataan secara online. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui siapa saja yang berhak memperoleh Bansos karena datanya transparan.

“Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos,” pungkasnya.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *