Belum usai kasus dugaan Tipikor (tindak pidana korupsi) anggaran POKIR (Pokok-Pokok Pikirian) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), kini gedung putih Kota Intan kembali menjadi sorotan. Pasalnya, masyarakat Garut dihebohkan oleh berita laporan salah satu warga Garut inisal DK kepada pihak kepolisian Mapolda Jabar. Yang menjadi lebih mencuri perhatian warga, pihak terlapor ternyata salah satu dari 50 Anggota DPRD Garut, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, inisial E.

Amoral merupakan perilaku tidak be’rmoral, tidak terpuji dan amoralitas merupakan sebuah ketiadaan pemikiran visioner, ketidakpedulian terhadap norma, aturan, atau mengabaikan moralitas kebaikan. Martabat seorang pejabat negara atau pejabat publik ditakar dari sejauh mana dia memegang janji politik dan menjaga etika dan moralitas pejabat negara. Sehingga, tatkala seorang pemimpin diteriaki pembohong dan pendusta oleh rakyat, maka martabatnya jatuh ke taraf lebih rendah dari rakyat yang meneriakinya.

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Garut Riana Abdul Azis pun geram membaca informasi yang di terima. Karena pemberitaan tersebut sudah tersebar di berbagai media massa online dan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp dan mencoreng nama garut apalagi dilakukan sebagai wakil kita sebagai masyarakat sebagai dewan perwakilan. Yang semakin menarik sekaligus membuat masyarakat kecewa, inisial E merupakan pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik ini malah sebalinya.

KAMMI Menilai Contoh yang tidak baik dari seorang anggota dewan. Sungguh memprihatinkan, apalagi di situasi kondisi pademi seperti ini, Kalau dibiarkan akan seperti apa para oknum Anggota Dewan ini. Rusak moral anak bangsa, dan akan menjadi kebiasan atau contoh yang buruk bagi dewan-dewan yang lainya.

Nabi Muhammad SAW juga bersabda: “Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Waktu itu ada seorang shahabat bertanya: apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya” (HR. Bukhori)

Menurut Rian biasa jadi oknum dewan ini bukan ahlinya sebagai peminpin maka dari itu Berbohong, dan melakukan ancaman, tidak memghargai seorang perempuan adalah bibit korupsi dan kejahatan sosial. Apalagi dalam agama islampun sudah di tegaskan. maka seblum di trunkanya kehancuran segera di bereskan.

dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya.” (QS. Al Mukminun 8-9)
Nabi bersabda: “setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhori).

Menurut rian Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan diserahi tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP B/393/V/2020/JABAR, tanggal 06 April 2020 tertulis nama pelapor DK, warga Garut yang berprofesi sebagai pegawai swasta. Sementara nama terlapornya atas nama Enan, pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Garut.

Nama Enan sendiri memang tidak asing di masyarakat Garut. Pasalnya, politikus tersebut sudah terpilih sebagai anggota DPRD sebanyak dua kali, yakni periode tahun 2014-2019 dan kembali terpilih untuk periode 2019-2024 seharusnya harus biasa menjadi contoh bagi junior dewan yang baru bukan malah mencoreng nama baik nama dewan oleh karena itu masyarakat bertambah ketidak percayaanya sesudah menjadi dewan malah berprilaku moral yang buruk dan melanggar kode etik sumpah jaji sebagai dewanya. dugaan kasus tindak pidana UU ITE dan ancaman pembunuhan, kekerasan atau menakut-nakuti sebagai mana diatur dalam pasal 45b UU ITE.

Staff Sosial Masyarakat KAMMI Garut Dede Sukandi Berpendapat bahwa ini termasuk dalam ruang dugaan pelanggaran moral dan etik sebagai anggota DPRD. Hal ini terlihat adanya pengakuan dari korban, yakni adanya perbuatan yang tidak benar. Yang mana memiliki hubungan gelap termasuk ada perbuatan yang dilakukan oleh E, tidak menghalang-halangi dalam melakukan aborsi,”

Dede berbicara terkait pelanggaran etik dan moral sebagai anggota DPRD, Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut harus tegas jangan membiarkan dan menutup nutupi stelah di laporkan segera untuk di tindak.

Kataya Pelaporan ke BK juga sudah dilayangkan dan laporannya sudah diterima pihak Setwan Kabupaten Garut,namun hinga saat ini haya masih menjadi wacana toh dewanya juga tidak di pecat atau di tahan karena sudah jelas itu salahsatu bentuk pelanggaran terkait perbuatan etik dan moral serta dugaan ancaman pembunuhan memiliki bukti berupa rekaman suara telpon dan percakapan WhatsApps.

Yang mana E, diduga telah melakukan pengancaman terhadap DT. Ada bukti suara dugaan ancaman yang dilontarkan oleh Enan, termasuk dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota DPRD Garut,”

BK harus bersikap, kalau tidak ingin rakyat menjadi korban daripada kebijakan yang kurang bermoral, karena ada contoh yang tak baik. Lemahnya Etika Pejabat Publik, dikarenakan kurang tegas dan lambannya Badan Kehormatan (BK) Dewan dalam merespon Kegelisahan dan sumber informasi publik.

Kammi Garut akan terus menanti sejauh mana hokum di tegakan apakak akan diwujudkannya pertanggungjawaban moral pejabat publik oleh Badan Kehormatan. pejabat publik negara trkhsusnya di garut harus segera memperbaiki moral politik dan etika pejabat publik.

Menurut Ketua UmUm KAMMI Garut Rian pemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya. kepemimpinan adalah sebuah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak

Segera Tangkap dan Jebloskan Mafia- Mafia Pokir toh sudah ada nama nama yang di kantongi namun masih terus di periksa namun belum di tetapkan sama sekali

Apakah hokum ini tumpul ke atas tajam kebawah ataukah pnegak hukumya yang tidak sanggup bertindak karena nama nama yang terjerat pokir adalah nama nama ternama di tiap partainya.

Entahlah yang pasti mayarakat sudah cerdas mana yang sebenar benarya dan mana yang hanya pura pura semata. Komitmen moral politik harus segera dibangun, dan etika pejabat politik harus dikembangkan dan di perbaiki harusnya tanpa kompromi segera mundur sebagai pejabat publik sebelum KAMMI yang memaksa turun dari singgasana kekuasaan baik nanti oleh rakyat yang telah memberi mandat kepemimpinan atau oleh pejabat hierarki yang mengangkatnya.

Semua itu merupakan bentuk pertanggungjawaban moral pejabat publik dan pertangungjawaban nanti di hadapan allah SWT.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *