Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Garut mendesak kepolisian untuk bersikap netral dan profesional dalam Pemilu 2019. Pasca pengakuan dari mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz, netralitas Polri dalam pemilu dipertanyakan.

Ketua Umum KAMMI Garut, Riana Abdul Azis mengatakan, Polres Garut harus bersikap netral dan tidak memobilisasi massa. Baik untuk pemenangan Capres 01 atau 02 serta caleg. Netralitas jadi kewajiban yang harus dipegang oleh polisi.

“Aneh, jika netralitas Polri masih bisa diatur oleh kekuasaan. Netralitas Polri tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan poltik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis,” ujar Riana dalam rilis yang diterima, Senin (1/4/2019).

Staff Kebijakan Publik KAMMI Garut, Sopyan Syarif Hidayatulloh, menambahkan, sudah menjadi rahasia umum selama ini tindakan aparat Polri di seluruh daerah cenderung menjadi alat untuk memenangkan kembali sang petahana.

Polri dianggap KAMMI tidak netral. Contoh peristiwa ketidaknetralan polisi sudah cukup terang benderang dan viral di Garut saat ini.

“Secara kasat mata publik sudah merasakan. Apalagi sudah ada pengakuan dari mantan Kapolsek untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin oleh Kapolres,” katanya.

Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lain di Garut. Bahkan ada ancaman akan dimutasi apabila di wilayahnya, Jokowi-Ma’ruf kalah.

“Orang yang tugasnya mengayomi, kini ikut berkompetisi,” ucapnya.

KAMMI Garut, lanjutnya, akan meminta audiensi dengan Kapolres Garut. Jika tidak ada tanggapan yang serius, KAMMI akan turun aksi ke jalan menyampaikan aspirasi ke Kapolres Garut.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *